DPRD NTT Siapkan RDP dengan Pertamina, Antrean BBM dan Keterlambatan Kapal Jadi Sorotan

Penulis: Charlise, She, dan Serlin
WARTANET.NKRI

KUPANG, WARTANET.NKRI — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong DPRD NTT mengambil langkah untuk meminta penjelasan langsung dari Pertamina. Rapat dengar pendapat (RDP) direncanakan digelar guna membahas persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dalam beberapa hari terakhir menyulitkan masyarakat.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, mengatakan pihaknya berencana menggelar RDP bersama Pertamina dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut ditujukan untuk meminta penjelasan mengenai keterlambatan pasokan yang berdampak pada ketersediaan BBM dan memicu antrean di sejumlah SPBU.

Dalam laporan NTT Hari Ini pada 12 Oktober 2026, Ana menjelaskan bahwa berdasarkan komunikasi yang diterimanya dari pihak Pertamina, keterlambatan kapal tanker menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan. BBM baru dapat diturunkan pada Sabtu, 10 Oktober 2026, sehingga pengisian kembali stok di sejumlah SPBU ikut terdampak. <Cite refs={[“turn412474search0”]}/>

Rencana pemanggilan Pertamina tersebut menjadi perhatian karena BBM merupakan kebutuhan penting bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ketika pasokan terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga pekerja yang menggantungkan penghasilan pada kendaraan bermotor.

Keterlambatan Kapal Pengaruhi Pasokan BBM

Gangguan distribusi BBM di Pulau Timor berkaitan dengan keterlambatan kedatangan kapal pengangkut ke Integrated Terminal (IT) Tenau, Kupang. Setelah kapal tiba pada Sabtu, 10 Oktober 2026, proses pembongkaran dan penyaluran BBM kembali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SPBU.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTT juga menyebut keterlambatan pasokan sebagai faktor utama yang memicu gangguan distribusi. Kepala Dinas ESDM NTT, Viktor Manek, menyatakan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan aspek teknis distribusi, bukan pengurangan kuota BBM, berdasarkan keterangan yang diberitakan pada 12 Oktober 2026.

Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab antrean. Namun, kondisi pasokan di setiap wilayah tetap perlu dipantau karena kebutuhan dan waktu pengiriman BBM dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya.

Pertamina Normalisasi Penyaluran, Antrean Masih Perlu Dipantau

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyatakan penyaluran Pertalite ke seluruh SPBU di Pulau Timor telah dinormalisasi pada Senin, 12 Oktober 2026. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa distribusi diprioritaskan ke SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi.

Pertamina juga menyebut meningkatnya permintaan Pertalite turut dipengaruhi peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite karena perbedaan harga. Untuk menjaga pasokan di wilayah Atambua hingga Timor Tengah Utara, sebagian penyaluran dialihkan melalui IT Tenau. Langkah ini membuat waktu tempuh pengiriman lebih lama dibandingkan jalur reguler melalui Fuel Terminal Atapupu.

Sebagai antisipasi, Pertamina menambah armada mobil tangki melalui skema spot charter untuk mempercepat pengiriman BBM, terutama di jalur Kupang hingga Atambua.

Meski Pertamina menyatakan penyaluran telah dinormalisasi, laporan Media Indonesia pada Senin malam, 12 Oktober 2026, masih mencatat antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kota Kupang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan penyaluran perlu diikuti pemantauan langsung untuk memastikan pelayanan benar-benar membaik di lapangan.

DPRD Perlu Meminta Penjelasan Menyeluruh

Rencana RDP menjadi kesempatan bagi DPRD NTT untuk meminta penjelasan lebih rinci mengenai kronologi keterlambatan kapal, ketersediaan stok di terminal, pola penyaluran ke SPBU, serta langkah antisipasi apabila pengiriman berikutnya kembali mengalami hambatan.

Masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai perkembangan pasokan. Kepastian tersebut penting agar warga dapat merencanakan aktivitas tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya.

Selain persoalan pasokan, pengawasan distribusi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Penyaluran BBM harus berlangsung sesuai ketentuan agar masyarakat memperoleh akses yang wajar dan BBM bersubsidi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.

Karena itu, hasil RDP nantinya diharapkan tidak hanya menjelaskan penyebab gangguan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki koordinasi dan mengantisipasi persoalan serupa.

Pengemudi Ojol dan Pekerja Harian Ikut Merasakan Dampaknya

Antrean BBM juga berpotensi menambah beban masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagai sarana utama mencari nafkah. Pengemudi ojek online (ojol), misalnya, membutuhkan bahan bakar untuk menerima pesanan, mengantar penumpang, dan menyelesaikan layanan setiap hari.

Ketika waktu kerja tersita untuk mengantre atau mencari bensin, kesempatan memperoleh pendapatan dapat berkurang. Situasi semakin berat jika pengemudi harus membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi, sementara tarif layanan yang diterima melalui aplikasi tidak sebanding dengan biaya operasional.

Dampak serupa dapat dirasakan pedagang kecil, pekerja lapangan, dan masyarakat lain yang membutuhkan kendaraan untuk menjalankan pekerjaan. Bagi kelompok ini, kelancaran pasokan BBM bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan berkaitan langsung dengan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penanganan gangguan distribusi secara cepat dan transparan. Pemulihan pasokan di terminal perlu diikuti ketersediaan yang memadai di SPBU agar masyarakat tidak terus menanggung dampaknya.

Masyarakat Menunggu Langkah Nyata

Rencana DPRD NTT menggelar RDP dengan Pertamina menjadi salah satu langkah untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan terkait persoalan distribusi BBM. Publik kini menantikan kejelasan jadwal pertemuan, hasil pembahasan, serta langkah lanjutan yang akan ditempuh untuk menjaga pasokan.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan hanya pernyataan bahwa distribusi telah dinormalisasi. Hal yang paling dirasakan adalah apakah BBM tersedia ketika dibutuhkan, antrean berkurang, dan aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan dengan lancar.

DPRD NTT dan Pertamina diharapkan dapat memastikan bahwa langkah pemulihan distribusi berjalan efektif. Dengan pasokan yang lebih terjamin dan informasi yang terbuka, masyarakat diharapkan tidak terus menghadapi ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan BBM.

Hingga berita ini disusun, RDP tersebut masih diberitakan sebagai rencana. Jadwal pelaksanaan dan hasil pertemuan perlu diperbarui setelah ada konfirmasi resmi dari DPRD NTT.