Jangan Jadikan Festival Budaya di Kota Kupang Sebagai Seremonial Tahunan

Oleh : Pieter Kembo

(Seniman Teater dan Film/Penerima Agugerah Kebudayaan, bidang Pencipta, Pelopor, dan Pembaharu, Provinsi NTT)

Ada satu pertanyaan sederhana yang layak diajukan menjelang Festival Budaya Kolhua pada 15 Agustus 2026: ketika masyarakat bergerak menjaga kebudayaan, di mana pemerintah kota berdiri?

Pertanyaan ini bukan sekadar soal apakah Wali Kota Kupang hadir atau tidak hadir dalam sebuah acara. Jauh lebih besar dari itu, pertanyaan ini menyentuh keberpihakan pemerintah terhadap kebudayaan sebagai bagian penting dari identitas masyarakat Kota Kupang.

Sebab, jika pemerintah selalu berbicara tentang pembangunan, kemajuan, kreativitas, dan ekonomi daerah, maka kebudayaan tidak boleh ditempatkan sebagai urusan tambahan yang baru diperhatikan ketika ada festival.

Budaya bukan dekorasi pembangunan. Budaya adalah fondasinya.

Jangan Sampai Pemerintah Hadir Hanya Ketika Ada Panggung

Festival budaya sering kali menjadi panggung yang meriah. Ada tarian, musik, pakaian adat, kuliner, pertunjukan seni, dan berbagai ekspresi masyarakat.

Tetapi di balik kemeriahan tersebut ada pekerjaan besar yang sering tidak terlihat: orang-orang yang menjaga tradisi, anak muda yang belajar kesenian lokal, tokoh masyarakat yang mempertahankan nilai adat, serta komunitas yang bekerja dengan sumber daya terbatas agar budaya tidak hilang ditelan zaman.

Mereka tidak selalu memiliki akses terhadap ruang kebijakan.

Karena itu, kehadiran Wali Kota Kupang di Festival Budaya Kolhua seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai kehadiran pejabat pada acara seremonial.

Kehadiran itu harus menjadi pesan politik kebudayaan.

Pesannya jelas: pemerintah hadir bersama masyarakat dan menganggap kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan Kota Kupang.

Apa Arti Pembangunan Jika Identitas Mulai Hilang?

Kota boleh berkembang. Jalan boleh diperbaiki. Gedung boleh bertambah. Teknologi boleh semakin maju.

Tetapi ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah masyarakat yang hidup di tengah pembangunan tersebut masih mengenal akar budayanya?

Jika jawabannya semakin kabur, maka ada sesuatu yang harus dikoreksi.

Modernisasi tidak boleh berarti penghapusan identitas.

Justru semakin cepat perubahan sosial terjadi, semakin kuat pula kebutuhan untuk menjaga akar budaya. Anak-anak muda perlu mengetahui siapa mereka, dari mana mereka berasal, nilai apa yang diwariskan leluhur, serta mengapa kebudayaan tersebut penting untuk dipertahankan.

Di titik inilah pemerintah memiliki tanggung jawab.

Bukan untuk mengatur kebudayaan masyarakat secara berlebihan, tetapi untuk menciptakan ruang agar kebudayaan dapat hidup, berkembang, dan diwariskan.

Kolhua Bukan Sekadar Nama Wilayah

Festival Budaya Kolhua harus dilihat lebih luas daripada sekadar agenda komunitas.

Kolhua adalah bagian dari Kota Kupang. Ketika masyarakat Kolhua berinisiatif mengangkat budaya dan identitas lokal, sesungguhnya mereka sedang memperkaya wajah Kota Kupang secara keseluruhan.

Karena itu, dukungan terhadap festival seperti ini bukan hanya bentuk penghormatan kepada masyarakat Kolhua.

Ia adalah investasi terhadap identitas Kota Kupang.

Pemerintah kota perlu menjadikan kegiatan budaya berbasis masyarakat sebagai salah satu kekuatan pembangunan sosial.

Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mengejar indikator pembangunan yang mudah diukur secara fisik, tetapi lupa bahwa kohesi sosial, identitas, kebanggaan budaya, dan keberlanjutan tradisi juga merupakan modal pembangunan.

Wali Kota Tidak Cukup Datang, Harus Mendengar

Jika Wali Kota Kupang hadir pada 15 Agustus 2026, maka kehadiran itu sebaiknya tidak berhenti pada sambutan dan foto bersama.

Ada kesempatan yang jauh lebih penting: mendengar masyarakat.

Apa yang mereka butuhkan?

Bagaimana kondisi kelompok seni?

Bagaimana generasi muda dilibatkan?

Apa kendala pelestarian budaya?

Apakah ruang publik untuk kegiatan kebudayaan sudah memadai?

Bagaimana pemerintah dapat membantu agar festival budaya tidak hanya berlangsung sekali dalam setahun?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang duduk di panggung utama.

Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang datang melihat pertunjukan.

Masyarakat membutuhkan pemerintah yang mau melihat persoalan di balik pertunjukan.

Jangan Jadikan Budaya Sebagai Seremonial Tahunan

Ini kritik yang harus disampaikan secara terbuka.

Jangan sampai pemerintah datang ketika festival berlangsung, memberikan sambutan, berfoto, kemudian setelah lampu panggung padam semuanya kembali seperti semula.

Jika itu yang terjadi, maka festival hanya menjadi rutinitas seremonial.

Padahal kebudayaan membutuhkan ekosistem.

Dibutuhkan pendidikan budaya. Dibutuhkan pembinaan seniman. Dibutuhkan ruang pertunjukan. Dibutuhkan dokumentasi. Dibutuhkan dukungan terhadap komunitas. Dibutuhkan kesempatan bagi anak muda untuk berkreasi. Bahkan, bila memungkinkan, kebudayaan juga dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi kreatif tanpa menghilangkan nilai dan martabatnya.

Karena itu, Festival Budaya Kolhua harus menjadi momentum untuk memulai pembicaraan yang lebih besar mengenai arah kebijakan kebudayaan Kota Kupang.

Anak Muda Harus Mendapat Ruang

Salah satu tantangan terbesar kebudayaan hari ini adalah bagaimana membuat generasi muda merasa bahwa budaya bukan sesuatu yang kuno.

Di sinilah festival memiliki peran strategis.

Budaya harus dikemas secara menarik tanpa kehilangan substansinya. Anak muda harus diberi ruang untuk menjadi pelaku, bukan sekadar penonton.

Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator.

Jika generasi muda merasa memiliki budaya mereka, maka keberlanjutan budaya memiliki masa depan.

Sebaliknya, jika budaya hanya disimpan sebagai kenangan generasi tua, maka perlahan-lahan ia akan kehilangan ruang hidup.

Kehadiran Wali Kota Akan Menjadi Simbol

Karena itu, kehadiran Wali Kota Kupang di Festival Budaya Kolhua pada 15 Agustus 2026 memiliki makna simbolik yang kuat.

Bukan karena Wali Kota adalah tokoh yang harus selalu hadir dalam setiap kegiatan masyarakat.

Tetapi karena kebudayaan adalah bagian dari urusan publik dan identitas kota.

Kehadiran kepala daerah dapat menjadi bentuk penghormatan kepada masyarakat yang masih menjaga warisan budaya.

Namun masyarakat juga berhak berharap lebih jauh.

Setelah festival selesai, jangan biarkan perhatian pemerintah ikut selesai.

Justru setelah panggung dibongkar dan masyarakat kembali ke aktivitas sehari-hari, pekerjaan pelestarian budaya harus terus berjalan.

Pemerintah Harus Membuktikan Keberpihakan

Pada akhirnya, keberpihakan terhadap kebudayaan tidak diukur dari banyaknya pidato tentang budaya.

Ia diukur dari kebijakan, anggaran, ruang, pembinaan, dan konsistensi.

Jika pemerintah sungguh-sungguh menganggap budaya sebagai kekuatan Kota Kupang, maka komunitas-komunitas budaya harus diberi ruang yang lebih besar.

Festival Budaya Kolhua dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk itu.

Wali Kota Kupang diminta hadir bukan untuk menjadi pusat perhatian.

Justru sebaliknya: datanglah untuk memberi perhatian.

Dengarkan masyarakat. Temui pelaku budaya. Lihat anak-anak muda yang sedang belajar tradisi. Rasakan semangat komunitas yang berusaha menjaga identitasnya.

Sebab seorang pemimpin tidak hanya dikenang karena apa yang dibangun secara fisik.

Pemimpin juga dikenang karena apa yang berhasil ia jaga agar tidak hilang.

Dan jika ada satu hal yang tidak boleh hilang dari Kota Kupang, maka salah satunya adalah identitas budayanya.

15 Agustus 2026 bukan sekadar tanggal pelaksanaan Festival Budaya Kolhua. Ia bisa menjadi momentum untuk menguji seberapa serius pemerintah Kota Kupang menempatkan kebudayaan dalam agenda pembangunan.

Kini pertanyaannya sederhana:

Apakah Wali Kota Kupang akan hadir?

Lebih penting lagi:

Apakah setelah hadir, akan ada kebijakan nyata untuk memastikan budaya Kolhua dan kekayaan budaya Kota Kupang terus hidup?

Sebab masyarakat tidak membutuhkan janji yang indah.

Masyarakat membutuhkan kehadiran, perhatian, dan keberpihakan yang nyata