PETISI BULAKSUMUR KRITIK PEMERINTAHAN JOKOWI TIDAK MEWAKILI INSTITUSI UGM

WARTANET NKRI.COM, JOGJA – Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur yang berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rektorat UGM menegaskan petisi itu tidak mewakili universitas secara resmi.

Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan Petisi Bulaksumur tidak mewakili UGM sebagai institusi. Sebab, jika atas nama institusi maka ada proses yang harus dilewati, sementara Petisi Bulaksumur itu bermula dari diskusi para dosen, tendik, dan mahasiswa.

“Saya sampaikan bahwa dosen dalam hal ini ada juga guru besar, ada mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan ini ada yang ikut dalam elemen-elemen diskusi itu. Tapi kalau ini mau dikatakan secara institusional kami harus lewat proses institusional di mana itu ada Senat Akademik, dewan guru besar, MWA, dan pimpinan universitas. Belum lagi kita harus bercerita dengan teman-teman dekan,” kata Andi Sandi kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Sandi menegaskan bahwa UGM dalam posisi netral. UGM, kata dia, berkewajiban mewadahi aspirasi teman-teman.

“Karena prosesnya begitu cepat dan ini bermula dari elemen-elemen di UGM ya kita mewadahi aspirasi dan kegundahan teman-teman,” ucapnya.

“Secara formal itu belum ada dibahas di kelembagaan. Tetapi kalau dikatakan apakah ini UGM lepas tangan, tidak, wong ini elemen kami kok,” tegasnya.

Sementara itu terkait posisi Rektor UGM Ova Emilia, Andi mengatakan saat acara pembacaan Petisi Bulaksumur, Rektor sedang menghadiri agenda di Jakarta.

“Jadi begini, acara kemarin itu bukan Bu Rektor tidak ada, Bu Rektor itu ada agenda yang sudah jauh hari yang diminta untuk menghadiri Kagama (Keluarga Alumni Gadjah Mada) di Jakarta,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, civitas akademika UGM membuat Petisi Bulaksumur. Lewat petisi itu, mereka mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah keluar jalur.

Adapun Petisi Bulaksumur dibacakan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dihadiri oleh sejumlah guru besar UGM, dosen, dan mahasiswa. Petisi itu dibacakan dalam acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM, Rabu (31/1).

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ucap Koentjoro membacakan isi petisi.

RESPONS JOKOWI

Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah keluar jalur. Jokowi pun memberikan tanggapannya.

“Itu hak demokrasi,” kata Jokowi kepada wartawan saat dimintai tanggapan soal Petisi Bulaksumur, di Pasar Kota Wonogiri, Kamis (1/2).

Sumber : detik.com

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights