Kemenko Polhukam Dorong Target Pembangunan Sistem Pertahanan IKN
WARTANET NKEI.COM, JAKARTA – Ibu Kota Negara (IKN) memiliki peran sebagai pusat gravitasi negara. Hal ini sangat menentukan keberlangsungan dan eksistensi suatu negara, sehingga sistem perlindungan dan keamanan IKN perlu disiapkan dan dibangun secara holistik, integral dan komprehensif.
“Pembangunan fisik IKN Nusantara yang saat ini tengah dilakukan menjadi target yang harus terealisasi. Untuk itu, terselenggaranya perlindungan IKN sesuai Undang-Undang IKN harus mampu kita siapkan dan kita wujudkan bersama,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Laksda TNI Kisdiyanto dalam Berbagai pada kegiatan “Rapat Koordinasi Memmbahas Laporan Kemajuan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pertahanan Negara Di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Desain Sistem Pertahahan IKN Nusantara” di Jakarta, Jumat (19/01/2024).
Kisdiyanto menyebutkan bahwa dalam hal ini, Kemenko Polhukam sebagai kementerian yang mengoordinasikan isu dan kebijakan perlindungan negara, telah menerbitkan beberapa Rekomendasi Kebijakan kepada menteri dan kepala lembaga terkait mengenai “Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan IKN Nusantara” dan “Desain Sistem Pertahanan IKN Nusantara”.
Deputi Bidkoor Pertahanan Negara menyebutkan bahwa Dokumen Rencana Induk dan Desain Sistem Pertahanan IKN Nusantara sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan. “Dokumen tersebut sangatlah mendesak untuk segera diwujudkan, karena sebagai pedoman untuk memudahkan dalam mengimplementasikan rencana pembangunan perlindungan IKN Nusantara,” ungkap Kisdiyanto.
Dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan dari berbagai instansi terkait, Kisdiyanto menekankan bahwa rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk memonitor dan melakukan pendalaman terkait perkembangan terkini perencanaan Induk Sistem Pertahanan Negara di IKN Nusantara dan Desain Sistem Pertahanan IKN Nusantara.
“Sehingga kita dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya permasalahan,” tambah Deputi Bidkoor Pertahanan Negara.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menekankan bahwa Kemenko Polhukam akan terus mengawal ketatnya penyelesaian dokumen-dokumen tersebut, mengingat waktu yang dimiliki tidak banyak, karena pertimbangan Presiden akan mulai berkantor di IKN Nusantara pada Juni 2024. “Saya tekankan dokumen-dokumen tersebut dapat selesai paling lambat pertengahan Februari 2024, sehingga dapat menjadi pedoman bagi penyiapan Rencana Jangka Pendek Bidang Pertahanan,” jelas Kisdiyanto sambil menutup Berbagai.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara hybrid, yang menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, KemenPPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Sekretariat Kabinet, TNI , Polri, BIN, BSSN, BNPT, BNPB, dan Bakamla. (WNN/Vgs)
Humas Kemenko Polhukam RI
SIARAN PERS NO. 5/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2024
