Skip to content
WARTANET NKRI.COM – Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari merespon kritikan kepada lembaga penyelenggara pemilu yang baru-baru ini viral melalui film dokumenter berjudul Dirty Vote.
Dilansir dari VIVA.co.id, memberitakan bahwa Hasyim mengatakan pihaknya tidak peduli atas pernyataan apapun terkait kinerja KPU. Yang penting baginya adalah KPU telah bekerja secara profesional dan menjaga integritas serta netralitas.
“Initinya KPU mau ada apapun, pernyataan apa pun, yang penting kami bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas,” kata Hasyim saat tengah meninjau pemungutan suara di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu (11/2/2024).
Lebih lanjut, Hasyim memastikan bahwa semua tudingan buruk terhadap KPU akan terbantahkan dengan bukti-bukti kongkret terkait kinerja KPU.
“Yang penting kita tunjukkan itu. Nanti macam-macam tuduhan kan akan terbantah dengan kerja-kerja kita ya,” ucap Hasyim.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI turut angkat bicara terkait kritikan yang terdapat dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote.
Salah satu pemeran dalam film tersebut, Feri Amsari yang merupakan pakar Hukum Tatanegara mengatakan bahwa tugas Bawaslu dalam pemilu adalah menangani serta menindak dengan tegas pelanggaran yang terdapat selama pemilu.
Kendati demikian, menurut Feri, Bawaslu hanya mengawasi dan memberi sanksi berupa teguran selama berjalannya pemilu. Karenanya, ia menilai Bawaslu inkompeten dalam melaksanakan tugasnya.
Seharusnya, menurut Feri, Bawaslu memberi sanksi yang dapat membuat jera pelaku pelanggaran atau kecurangan sehingga tidak terulang lagi.
“Ini merupakan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaran pemilu. Tetapi faktanya Bawaslu Inkompeten,” kata Feri.
Menanggapi kritikan tersebut, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mempersilahkan segenap elemen masyarakat mengkritik. Namun, Bagja memastikan pihaknya telah bekerja dengan baik.
Oleh karena itu, Rahmat Bagja menyerahkan penilaian terhadap Bawaslu kepada masyarakat. “Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar,” katanya di kantor Bawaslu RI, Minggu (11/2/2024).
“Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive perspektif masyarakat,” sambungnya.
Pun demikian, Rahmat Bagja menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara. Menurutnya, setiap warganegara bebas berpendapat dan dilindungi oleh undang-undang.
“Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” ungkapnya.
Sebagai informasi, film Dirty Vote dirilis oleh rumah produksi WatchDoc melalui platform YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024 kemarin.
Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu.
Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Senin, 12 Februari 2024 – 16:40 WIBJudul Artikel : Reaksi KPU RI Atas Film Dirty Vote yang Bongkar Dugaan Pemilu Curang: Kami Bekerja Profesional. Oleh : Zainal Arifin
