Penjabat Gubernur NTT Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023
WARTANET NKRI.COM, KUPANG – Bertempat di Ruang Rapat Gubernur NTT, Penjabat Gubernur Ayodhia G.L. Kalake, SH., MDC didampingi Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri melalui zoom meeting, pada, Senin (11/09/2023)
Mengawali Rakor tersebut terlebih dahulu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan perkembangan hingga kondisi terkini inflasi yang terjadi di Indonesia.
“Dari hasil rilis BPS kami mengingatkan bahwa inflasi di bulan Agustus year on year sebesar 3,27%. Ini terjadi kenaikan sedikit dari bulan Juli yaitu 3,08%, tapi angka ini jika dibandingkan periode yang sama Agustus Tahun 2022 yang inflasinya dipicu oleh adanya kenaikan harga BBM penyesuaian kenaikan BBM ditingkat Global di tahun lalu sehingga cukup tinggi yakni 3,87%. Namun kalau kita melihat data dari bulan Juli ke bulan Agustus sebetulnya terjadi deflasi yaitu minus 0,02% jadi ada penurunan secara umum. Kemudian kalau kita melihat dari bulan Desember 2022 ke Agustus 2023 inflasinya 1,43% artinya cukup terkendali. Namun yang perlu kita waspadai ada beberapa komoditas penyumbang diantaranya minggu lalu kita membicarakan yang utama adalah beras, cabe rawit dan cabe merah. Cabe rawit dan cabe merah ini kita harapkan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah terutama yang defisit dan terjadi kenaikan harga”, Papar Mendagri.
Lebih lanjut Mendagri Tito menjelaskan terkait dengan adanya inovasi dari pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya inflasi beras.
“Kemudian untuk masalah beras, disamping kita memperkuat untuk serapan dan produksi dalam negeri, dari BULOG dan Badan Pangan juga sedang bekerja keras untuk memperkuat cadangan stok beras pemerintah termasuk mekanisme dengan importasi dari luar negeri. Disamping itu untuk menekan kenaikan harga beras juga dilakukan intervensi di tingkat pusat oleh Badan Pangan Nasional, BULOG, semuanya sedang bekerja disamping mekanisme bantuan sosial Kementerian Sosial. Kita harapkan di daerah juga untuk mengecek cadangan beras di daerah masing-masing melalui kerja sama dengan Bulog, kemudian juga mengecek setiap hari kenaikan harga beras di daerah masing-masing untuk dicarikan solusi diantaranya dengan memberikan bantuan sosial dari pemerintah daerah masing-masing baik dari dana anggaran reguler Bansos maupun juga belanja tidak terduga. Juga bisa diintervensi melalui subsidi logistik, sehingga harga di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau tidak terjadi kenaikan yang sangat tinggi yang sulit dijangkau masyarakat. Diharapkan juga inovasi dn kreasi dari Pemerintah Daerah baik kepala daerah maupun satgas pangannya untuk mengatasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat”, Jelas Mantan Kapolri tesebut.
Sejalan dengan hal diatas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH dalam kesempatan tersebut juga memaparkan terkait upaya meminimalisir terjadinya inflasi beras.
“Terkait dengan kenaikan harga beras, bahwa mulai awal september ini akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang jumlahnya lebih kurang 21,3 juta penerima KPM akan mendapatkan beras 10kg setiap bulan dan akan keluar lebih kurang 210 ribu ton beras selama 3 bulan mulai bulan September, Oktober Dan November. Jika hara beras masih naik, kami harapkan Bapak Gubernur, Bupati dan Walikota dapat menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar”, Jelas Edhy.
Lebih lanjut Edhi menjelaskan “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam rangka pengendalian inflasi, maka pada hari ini 11September 2023 akan dilaksanakan penyaluran bantuan pangan beras dan telur untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta telur dan daging ayam untuk keluarga resiko Stunting (KRS) sebanyak 1,4jt KRS, dimana akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden di Gudang Bulog Kelapa Gading Jakarta Utara”, ungkap Edhi.
Adapun dalam zoom meeting tersebut terdapat 6 orang narasumber yang memaparkan materi-materi terkait dengan pengendalian inflasi di Indonesia diantaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti yang memaparkan terkait Tinjauan Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-1 September 2023; Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH yang memaparkan terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk Pengendalian Inflasi Pangan Daerah; Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari yang memaparkan terkait Upaya Stabilisasi Harga Bahan Pangan Perum Bulog; Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Drs. Isy Karim, M.Si yang memaparkan terkait Update Perkembangan Harga Minyak Goreng; Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf yang memaparkan terkait Laporan Perkembangan Untuk Pemantauan, Monitoring dan Pengawasan di Lapangan oleh Satgas Pusat dan Daerah dan; Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto yang memaparkan terkait Data Pelaksanaan TMC dan Ketahanan Pangan TNI di Daerah.
Selesai mengikuti zoom meeting tersebut, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake menyampaikan 4 catatannya sebagai kesimpulan terkait dengan hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi 2023 hari ini.
“Ada beberapa catatan penting yang pertama terkait dengan lokasi gerakan nasional penanganan El Nino 500.000 ha, NTT itu tidak termasuk, yang kedua terkait dengan rencana penyaluran serentak bantuan pangan CBP 2023 ini NTT mendapat 1.540kg yang dibagikan di Kota Kupang dan Kalabahi. Terkait dengan harga beras kita masuk dalam zona B dan yang terakhir terkait dengan stok minyak curah yang kosong di NTT. Saya kira terdapat 4 catatan tersebut untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti,” Ungkap Penjabat Odhi. (MJessy/WNN)
Sumber : Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
