Presiden Pimpin Rapat Virtual Penanganan Gempa Flores, Bukti Kehadiran Negara dari Masa Tanggap Darurat hingga Pemulihan
WARTANE NKRI.com – Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat dalam penanganan bencana gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam Virtual Meeting Pembahasan Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores, Senin (7/9/2026), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyetujui sejumlah kebutuhan yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTT, termasuk penguatan dukungan transportasi laut untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah-wilayah terdampak serta tenda untuk pelaksanaan belajar-mengajar di sekolah.
Rapat virtual tersebut menjadi ruang koordinasi langsung antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, TNI-Polri, dan unsur terkait untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan terpadu dan kebutuhan masyarakat dapat segera direspons. Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah NTT Frans Sales Sodo, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo, Dankodaeral VII Kupang Joni Sudiarto, Wakapolda NTT Faizal, serta Danlanud Kupang Somad.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan bahwa sejak hari pertama bencana, pemerintah daerah bersama Forkopimda telah bergerak melakukan penanganan tanggap darurat. Dukungan pemerintah pusat melalui BNPB, kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta berbagai pihak turut memperkuat respons di lapangan. “Kami dari pihak provinsi dibantu Forkopimda sejak hari pertama. Dari berbagai bantuan yang masuk dari BNPB, pemerintah provinsi, TNI, Polri, kementerian dan badan yang turun, dukungannya sudah luar biasa,” ujar Gubernur NTT dalam rapat tersebut.
Dalam rapat tersebut, Gubernur NTT menyampaikan bahwa berdasarkan data pemerintah daerah terdapat 2.457 satuan pendidikan yang terdampak bencana. Untuk memungkinkan kegiatan belajar-mengajar kembali berlangsung secara bertahap, Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan dukungan tenda lapangan standar TNI yang dapat digunakan sebagai ruang belajar sementara.
Dengan kebutuhan rata-rata tiga tenda untuk setiap satuan pendidikan, Pemerintah Provinsi NTT memperkirakan kebutuhan mencapai hampir 10.000 tenda. Tenda-tenda tersebut akan digunakan untuk mendukung aktivitas belajar pada jenjang SD, SMP, dan SMA, termasuk melalui pengaturan sistem pembelajaran secara bergiliran atau shift sesuai kondisi masing-masing sekolah.
Usulan tersebut mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan rincian kebutuhan tenda, termasuk jumlah dan spesifikasinya, untuk selanjutnya dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama pemerintah pusat. Dukungan tenda ini menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapatkan hak atas pendidikan di tengah proses pemulihan pascabencana.
Presiden Setujui Penguatan Dukungan Laut
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian dalam rapat adalah akses transportasi menuju wilayah kepulauan. Kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau kecil membuat dukungan armada laut menjadi sangat penting, terutama untuk menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan akses darat maupun fasilitas pelabuhan.
Presiden Prabowo juga secara langsung memerintahkan dukungan penguatan armada laut dan mengarahkan agar pemanfaatan kapal dikoordinasikan melalui TNI Angkatan Laut.
Hal tersebut juga ditindaklanjuti unsur TNI AL yang menyampaikan kesiapan mengoptimalkan kapal yang telah tersedia, termasuk LPD (Landing Platform Dock) beserta unsur pendukung seperti LCM, yang memiliki kapasitas angkut lebih besar untuk mendukung mobilisasi personel, logistik, dan material sesuai kebutuhan penanganan bencana.
Presiden ingin agar mengarahkan agar seluruh potensi armada yang tersedia dioptimalkan melalui koordinasi teknis antarinstansi. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah pusat dapat langsung terhubung dengan kebutuhan yang diidentifikasi pemerintah daerah di lapangan.
Selain itu juga dibahas upaya memastikan distribusi bantuan ke Pulau Palue, salah satu wilayah yang terdampak gempa.
Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Kementerian Perhubungan menyiapkan satu kapal feri ASDP yang dijadwalkan dikirim pada 8 September 2026 untuk mendukung pelayanan dan distribusi bantuan menuju Palue.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi pemerintah daerah di lapangan dapat langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah pusat, sehingga akses bantuan kepada masyarakat di wilayah kepulauan tetap terjaga. (econ/WNN)
Sumber Berita+Foto: Biro AdPim Setda Provinsi NTT
